Hukum Main Hakim Sendiri Dalam Islam kembali menjadi perbincangan setelah sebuah tragedi merenggut nyawa seorang pria di Bali. Peristiwa itu tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban. Tangisan anak yang kehilangan ayahnya juga mengguncang hati jutaan orang Indonesia.
Video seorang anak perempuan menangisi jenazah ayahnya menyebar luas di media sosial. Banyak orang merasa iba melihat kepolosannya. Namun, di balik kesedihan itu muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Bolehkah seseorang menghukum terduga pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum?
Kasus ini memunculkan perdebatan yang tidak sederhana. Sebagian masyarakat mengecam tindakan pencurian. Sebagian lainnya menyoroti tindakan massa yang berujung kematian. Dua persoalan itu akhirnya bertemu dalam satu pertanyaan penting. Bagaimana Islam memandang pencurian sekaligus tindakan main hakim sendiri?
Artikel ini tidak bertujuan membela pelaku pencurian maupun membenarkan kekerasan massa. Pembahasan akan berfokus pada pandangan syariat Islam terhadap tuduhan, pencurian, dan larangan menghakimi seseorang tanpa kewenangan. Artikel ini juga akan membahas bagaimana hukum Indonesia memberikan sanksi kepada pelaku pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Baca juga artikel tentang Hukum Cambuk Bagi Pezina
Kronologi Singkat Kasus Pencuri Ayam di Bali
Kasus ini terjadi di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Berdasarkan keterangan resmi Polres Tabanan, peristiwa berlangsung pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 01.30 WITA.
Korban berinisial KD diduga tertangkap tangan saat mengambil seekor ayam aduan milik warga. Dugaan pencurian itu memicu kemarahan warga yang selama ini mengaku resah karena sering kehilangan ayam. Massa kemudian melakukan pengeroyokan terhadap KD hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain itu, sepeda motor yang digunakan korban juga dilaporkan dibakar.
Polisi yang datang ke lokasi mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Inafis Satreskrim Polres Tabanan juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap korban. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga kini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap secara utuh kronologi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengeroyokan tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan nasional setelah beredar video putri korban yang masih berusia sekolah dasar menangisi jenazah ayahnya. Tayangan tersebut membangkitkan empati masyarakat sekaligus mengingatkan bahwa setiap tindakan di luar hukum dapat meninggalkan luka panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, rasa iba tidak boleh mengaburkan fakta bahwa dugaan pencurian dan tindakan pengeroyokan merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Keduanya harus dinilai secara adil berdasarkan syariat Islam dan hukum negara.
Pandangan Islam terhadap Pencurian
Islam mengharamkan pencurian karena merusak keamanan dan merampas hak orang lain. Syariat menjaga harta manusia sebagai salah satu tujuan utamanya (ḥifẓ al-māl). Karena itu, pencurian termasuk dosa besar dan tindak pidana dalam Islam.
Allah SWT berfirman:
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah.” (QS. Al-Ma’idah: 38)
Namun, hukuman potong tangan tidak berlaku untuk setiap kasus pencurian. Islam menetapkan syarat yang sangat ketat sebelum hakim menjatuhkan hukuman hudud. Salah satu syarat utamanya ialah nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab.
Rasulullah ﷺ bersabda:
Tidak dipotong tangan seorang pencuri, kecuali barang yang dicurinya bernilai seperempat dinar atau lebih.” (HR. Ibnu Majah no. 2575)
Mayoritas ulama menjelaskan bahwa seperempat dinar setara sekitar 1,06 gram emas murni. Selain mencapai nisab, barang harus tersimpan di tempat yang aman, pelaku mencuri dengan sengaja, dan tidak terdapat unsur syubhat atau keraguan.
Pembahasan main hakim sendiri dalam Islam harus berangkat dari prinsip ini. Syariat memang menghukum pencuri, tetapi hanya hakim atau pemerintah yang berwenang menjatuhkan hukuman. Jika syarat hudud tidak terpenuhi, hakim dapat memberikan hukuman ta’zir, seperti penjara, denda, cambuk, bentuk didikan lain yang memberi efek jera atau hukuman lain yang sesuai dengan kemaslahatan.
Dengan demikian, Islam tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban pencurian. Islam juga memastikan setiap hukuman lahir dari proses pembuktian yang adil, bukan dari kemarahan massa.
Apakah Islam Melarang Main Hakim Sendiri?
Islam melarang setiap bentuk kezaliman, termasuk menghukum seseorang tanpa hak. Dugaan bersalah tidak menghapus hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Karena itu, syariat menyerahkan penegakan hukuman kepada pemerintah dan hakim yang berwenang.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, ” (QS. An-Nisa’: 135)
Ayat ini memerintahkan setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Keadilan tidak lahir dari kemarahan, tetapi dari pembuktian yang benar. Seseorang tidak boleh dihukum hanya karena dugaan atau emosi massa.
Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Jika hakim saja harus menghindari menentukan hukum saat masih ada keraguan, apalagi masyarakat yang tidak memiliki kewenangan mengadili seseorang.
Allah SWT juga berfirman:
“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini mengajarkan bahwa kebencian tidak boleh mengalahkan keadilan. Seorang pencuri tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, masyarakat tidak boleh merampas haknya untuk menjalani proses hukum.
Pembahasan main hakim sendiri dalam Islam berakhir pada prinsip yang sama. Islam menghukum pelaku kejahatan, tetapi Islam juga melarang masyarakat mengambil alih tugas hakim. Pelaksanaan hudud maupun hukuman pidana hanya menjadi kewenangan ulil amri atau pemerintah yang sah.
Prinsip ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan hudud menjadi tugas imam atau penguasa. Masyarakat tidak boleh menegakkannya sendiri karena dapat menimbulkan kezaliman dan kekacauan.
Ibnu Qudamah juga menyatakan dalam Al-Mughni bahwa seluruh ulama sepakat pelaksanaan hudud berada di tangan imam. Tujuannya menjaga keadilan, mencegah kesalahan, dan melindungi hak setiap orang.
Karena itu, seseorang yang menangkap terduga pencuri seharusnya segera menyerahkannya kepada aparat. Tindakan tersebut lebih dekat kepada ajaran Islam daripada menghukumnya sendiri. Dengan cara itu, hak korban tetap terlindungi dan hak terduga pelaku juga tetap terjaga melalui proses peradilan yang adil.
Bagaimana Jika Tuduhan Itu Salah?
Islam sangat menjaga kehormatan dan hak setiap manusia. Karena itu, seseorang tidak boleh menghukum orang lain hanya berdasarkan dugaan. Syariat mewajibkan bukti yang kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Bukti wajib dibawa oleh pihak yang menuduh, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah.” (HR. Baihaqi dengan sanad shahih dan asal hadits ini ada dalam As Shahihain)
Hadits ini melahirkan kaidah fikih:
البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فِي جَمِيْعِ الْحُقُوْقِ, وَالدَّعَاوَى, وَنَحْوِهَا
“Bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib bagi yang mengingkari tuduhan itu, hal ini berlaku dalam seluruh persengketaan hak, tuntutan, dan semisalnya.”
Kaidah tersebut mengajarkan bahwa tuduhan tidak pernah cukup untuk menghukum seseorang. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui proses yang adil. Jika bukti belum terpenuhi, seseorang tetap dianggap tidak bersalah.
Islam lebih memilih menunda hukuman daripada menghukum orang yang belum terbukti bersalah. Prinsip ini menjaga keadilan sekaligus melindungi masyarakat dari kesalahan hukum.
Pembahasan main hakim sendiri dalam Islam semakin jelas melalui prinsip tersebut. Masyarakat tidak boleh menganggap tuduhan sebagai bukti. Dugaan yang keliru dapat merenggut nyawa orang yang sebenarnya tidak bersalah. Karena itu, Islam mewajibkan pembuktian sebelum menjatuhkan hukuman.
Pandangan Hukum Indonesia terhadap Main Hakim Sendiri
Hukum Indonesia juga melarang tindakan main hakim sendiri. Setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tidak seorang pun berhak menjatuhkan hukuman atas kemauannya sendiri.
Dalam kasus pengeroyokan, pelaku dapat dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Jika kekerasan itu menyebabkan kematian, ancaman pidananya dapat mencapai 12 tahun penjara.
Apabila penyidik menemukan unsur kesengajaan menghilangkan nyawa, pelaku juga dapat dikenakan pasal lain yang lebih berat. Penentuan pasal tersebut bergantung pada hasil penyidikan, alat bukti, dan putusan pengadilan.
Prinsip hukum negara sejalan dengan ajaran Islam dalam satu hal penting. Hukuman hanya boleh dijatuhkan melalui proses hukum yang sah. Masyarakat hanya boleh membantu aparat dengan memberikan laporan, bukti, atau keterangan yang benar.
Karena itu, main hakim sendiri dalam Islam bukan hanya bertentangan dengan syariat, tetapi juga melanggar hukum negara. Pelaku pencurian tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pelaku pengeroyokan juga harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasannya di hadapan hukum.
Kasus seperti ini mengingatkan bahwa keadilan tidak lahir dari amarah massa. Keadilan lahir ketika setiap perkara diputus berdasarkan bukti, aturan hukum, dan putusan hakim yang berwenang.
Pelajaran Besar bagi Masyarakat Tentang Main Hakim Sendiri
Kasus ini mengajarkan bahwa dua kesalahan tidak pernah melahirkan satu kebenaran. Pencurian tetap merupakan dosa dan kejahatan. Namun, pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa juga merupakan kejahatan.
Islam mengajarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Korban berhak memperoleh keadilan. Terduga pelaku juga berhak menjalani proses hukum yang adil sesuai syariat dan peraturan negara.
Pembahasan main hakim sendiri dalam Islam mengingatkan bahwa kemarahan tidak boleh mengalahkan hukum. Masyarakat seharusnya menyerahkan pelaku kepada aparat agar keadilan tetap terjaga dan tidak muncul korban baru.
Penutup
Islam tidak pernah membenarkan pencurian. Islam juga tidak membenarkan main hakim sendiri. Syariat menegakkan keadilan melalui bukti, proses hukum, dan putusan hakim yang sah.
Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari cegah kejahatan tanpa meninggalkan keadilan. Dengan begitu, kita dapat menjaga keamanan masyarakat sekaligus menegakkan ajaran Islam secara benar.
Tinggalkan komentar